Beranda

Tapanuli Utara

  • Pada Tahun Anggaran 2012 ini, BPS Kabupaten Tapanuli Utara akan mengadakan pembangunan rumah dinas. Oleh karena itu, Rencana Umum dari pengadaan ini ditampilkan di website ini dan di LPSE USU (http://lpse.usu.ac.id). Demikian diberitahukan, semoga informasi ini bermanfaat. Terimakasih.

  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) RKPD Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat kabupaten untuk mematangkan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD)

  • Bappeda Tapanuli Utara merupakan salah satu institusi pemerintah daerah yang banyak mengunakan output dari BPS Daerah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan output BPS, khususnya data strategis BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala BPS Kabupaten Tapanuli Utara beserta tim melakukan sosialisasi "Memahami Data strategis yang dihasilkan BPS".

Nasional

  • Disadur dari Seputar Indonesia, 24 April 2012

    Perguruan tinggi kedinasan (PTK) menawarkan kuliah tanpa biaya alias gratis, ikatan dinas bagi mahasiswanya, bahkan mendapatkan uang saku tiap bulan. Tiga hal inilah yang menjadi keunggulan PTK dibandingkan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lain.

  • Jakarta, Sasaran program Jamkesmas dianggap sudah tidak valid karena adanya permasalahan di daerah seperti peserta yang sudah meninggal, kelahiran baru atau perubahan sosial ekonomi. Untuk itu, Kementerian Kesehatan pun kini menggunakan data base terpadu.

  • Herdaru Purnomo - detikFinance

    Jakarta - Menjadi birokrat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata tidak mudah. Bekerja demi negara, seorang PNS memiliki beberapa hal yang tidak boleh dilakukannya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar.

  • Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Azwar Abubakar mengaku hampir setengah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang yang mempunyai kompetensi umum belum berkualitas.

Syndicate content